Refleksi 14 Tahun Reformasi
14
Tahun yang lalu tepatnya pada 21 mei 1998, adalah tahun yang pahit dan juga manis bagi Indonesia. Berjuta pasang
mata menyaksikan turunnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto selama
lebih dari 30 tahun. Kepemimpinan yang
banyak memberikan luka namun juga mampu memberikan wangi semerbak bagi bangsa Indonesia.
Karena pada masa rezime ini lah bangsa ini dipanggil sebagi macan asia akibat
perkebangan ekonominya yang pesat.
 |
Rezim
ordebaru yang berkuasa selama 32 tahun telah tumbang dengan kekuatan yang
dicanangkan oleh para mahasiswa atas dasar nama masyarakat Indonesia. Mereka (masyarakat)
diwakilkan para mahasiswa memberikan suara mayoritas untuk mendukung turunnya
rezime ordebaru. Tuntutan untuk segera memperbaiki sistem-sistem pemerintahan
dan mereformasi dibidang ekonomi, politik, dan hukum terlihat begitu nampak
disetiap sudut berbagai kampus. Kondisi ini
memaksa untuk diadakannya dialog dengan pimpinan bangsa pada saat itu,
Suharto. Namun semua sia-sia, 12 mei para mahasiswa turun kejalan untuk menuju
gedung DPR di Senayan. Bentrok pun terjadi 4 mahasiswa tertembak mati di depan
kampus Trisakti dan puluhan lainnya terluka akibat bentrok tersebut. Peristiwa ini
disebut sebagai tragedi Trisakti[1].
Kejadian
ini memberikan dampak buruk bagi siapa saja pada hari berikutnya. Kerusuhan tidak
dapat dihindari pada 13-15 mei. Kerusuhan ini memberikan luka dalam yang tak
pernah terlupakan bagi sejarah bangsa. Masyarakat yang langsung turun dalam
kerusuhan ini,mahasiswa mencoba untuk menenangkan masyarakat namun kerusuhan
menyebar. Banyak kota-kota besar di Indonesia yang porak poranda akibat
kerusuhan yang dampaknya meluas keseantero negeri.
Pasca
kerusuhan, yang tertinggal adalah rasa malu bagi bangsa. Indonesia yang pada
waktu itu dilanda krisis moneter harus menambah kerugian yang besar akibat
banyaknya sarana umum, transportasi, gedung dll yang dihanguskan masa. Bangsa
ini telah menjadi bodoh dengan seketika karena kerugian material sudah tak
terhitung lagi. Belum lagi kerugian jiwa di mana korban yang meninggal saat
kerusuhan mencapai ribuan jiwa. Sangat mahal biaya yang ditanggung oleh bangsa
ini untuk mencapai sebuah negara yang dikatakan sebagai negara demokrasi
Demokrasi Yang dicari
Genap
14 tahun usia reformasi, yang diagung-agungkan pada waktu itu adalah demokrasi
yang harapannya mampu memberi jalan keluar dari setiap problem yang ada. Pertanyaan
baru muncul, apakah demokrasi kita sudah seuai dengan yang diharapkan? Apakah demokrasi
telah mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia?
Demokrasi
menjadi alat bagi para reformis diera reformasi dengan harapan rakyat yang
sangat tinggi terhadap demokrasi yang dijanjikan. Temuan dari Lembaga Survei
Indonesia (LSI) pada 2010 mengatakan “umumnya masyarakat bersikap positif pada
demokrasi, dan dalam 10 tahun kecenderungannya makin positif. Rakyat juga
mengidealkan demokrasi sebagai sistem yang cocok bagi pemerintahan kita. Serta keinginan
rakyat Indonesia, agar Indonesia semakin demokratis, semakin bertambah[2].
Namun
kendati demikian demokrasi yang terasa saat ini terasa sangat lambat. Berbanding
terbalik dengan harapan dari masyarakat Indonesia. Masalah-masalah yang berhadapan
langsung dengan keadilan menjadi momok
yang bertolak belakang dengan prinsip demokrasi. Konsep demokrasi yang
serharusnya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat justru beralih menjadi
dari rakyat untuk pejabat dan oleh penjahat. Semua beban seakan-akan ditanggung
oleh rakyat.
“Pemerintahan demokrasi sekarang dinilai sangat lambat oleh banyakkalangan dalam melaksanakan pemerintahan…”(Temuan LSI :2010)
Rakyat
dipaksa untuk menyaksikan ketidak adilan yang dirasakkannya sendiri dan
kemudian dipaksa lagi untuk mengomentari sendiri apa yang dirasakan. Televisi
dengan kebebasan pers yang berdalih atas nama demokrasi mempertontonkan
kebobrokan para elit pejabat yang sama sekali tidak terkesan mendidik, apa lagi
menghibur. Semua seakan memaksa rakyat untuk mengenggap dirinya bukan apa-apa
dan bukan siapa-siapa.
Dengan
ini penulis sepakat dengan perkataan Wiranto mantan Jendral TNI (Purn) yang
sekarang justru menjadi ketua umum salah satu partai direpublik tercinta ini. Beliau
berpendapat bahwa:
“Demokrasi belum mewujud dalam bentuk terproduknya langkah dan kebijakan pemerintahan yang benar-benar memihak rakyat, yang memihak kaum terpinggirkan. Demokrasi pun masih terasa oleh banyak orang sebagai beban, bukan sebagai jalan keluar dari banyak persoalan orang banyak.Sekalipun dalam pemilihan pemimpin, rakyat dilibatkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam praktik pemerintahan sehari-hari, kaum elite lah yang lebih banyak mengendalikan. Demokrasi pun lebih berkembang sebagai demokrasi delegasi dan belum menjadi demokrasi berbasis partisipasi rakyat sepenuhnya”.[3]
Demokrasi
belum benar-benar terealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru
jika diselewengkan itu menjadi sebuah keniscayaan.
Tara
Ardyanto
Ditulis pada “21MEI 2012”
Oleh: Tara Ardyanto
[1]
GM. Sudarta, Reformasi Sajak Tumbangnya Orde Baru Sammpai lahirnya Reformasi
dalam Kartun. Jakarta. Juli 2000. Kompas
[2] Lihat,
bahan Rilis LSI 22 Oktober 2010,hal 11. Warisan Politik Soeharto. PDF.
[3] Liht, Kompas.com. 17 Problem Demokrasi Versi Wiranto
